Pemprov Aceh Antisipasi Penjualan Gabah ke Luar Daerah

Banda Aceh: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mulai melakukan langkah-langkah antisipasi guna mencegah penjualan gabah dari daerah itu keluar Aceh, sehingga tidak terjadi krisis pangan di masa mendatang.

"Saat ini, kita sudah menyiapkan beberapa langkah antisipasi, seperti memberikan dana talangan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) kepada pengusaha kilang padi guna membeli gabah petani, serta mendirikan pabrik penggilingan padi modern," kata Asisten II Setdaprov Aceh, Ir T Said Mustafa, kepada wartawan usai rapat ketahanan pangan di Kantor Gubernur Aceh, Senin (31/1).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Ir Asrin, MP, Kepala Divre Perum Bulog Aceh, Ir Fakhriani, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Aceh, Salman Ishak, Kadisperindagkop dan UKM, Cipta Hunai, dan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Aceh, T Sofyan.

Ia mengakui kalau Aceh punya potensi hasil padi yang cukup menjanjikan. Bahkan dirinya tidak membantah kalau Aceh salah satu daerah yang kelebihan produksi gabah. Tetapi semua itu hanya ada pada angka saja dan berbeda dengan kondisi yang ada, karena gabah Aceh banyak dijual ke luar daerah.

Tahun 2010 Aceh kelebihan produksi (surplus) beras sebesar 291.426 ton. Ini meningkat bila dibandingkan tahun 2009 yang hanya 268.793 ton. Akan tetapi, surplus yang terjadi itu ternyata jauh lebih kecil dari jumlah gabah yang mengalir ke luar daerah yang diperkirakan 976.527 ton atau 586.855 ton bila dikonversi dalam bentuk beras.

Total produksi padi di Aceh tahun lalu mencapai 1,62 juta ton atau setara 915.060 ton beras. Ini meningkat dari tahun 2009 yang berjumlah 1,56 juta ton (875.317 ton beras). Dengan pencapaian produksi yang sedemikian, Aceh telah memberi kontribusi 2,47 persen dari total produksi beras nasional.

Dengan jumlah penduduk Aceh 4,48 juta jiwa dan dengan rata-rata kebutuhan sebanyak 623.634 ton per tahun, maka perhitungan BPS, telah terjadi surplus beras 291.426 ton.

Menurutnya, pemberian dana talangan kepada pengusaha kilang padi di Aceh agar mereka lebih berkemampuan untuk menampung gabah petani. "Kalau kita tidak tampung gabah petani dengan harga wajar, mana mungkin petani mau menjual kepada kita. Maka untuk itu kita beri dana talangan kepada pengusaha kilang padi guna menampung gabah itu dan kemudian digiling menjadi beras lalu dipasarkan ke masyarakat," ujarnya.

Bangun Irigasi

Sedangkan program untuk jangka panjang dalam mengatasi krisis pangan tersebut, akan segera membangun sejumlah irigasi teknis di daerah yang memiliki areal sawah produktif tetapi masih tadah hujan. Termasuk membuka lahan persawahan baru di sejumlah daerah yang memiliki daratan dan sumber air cukup.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Aceh, Drs Salman Ishak mengatakan, pemberian dana talangan melalui program pinjaman lunak Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP), kini sedang menunggu perintah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, apakah perlu atau tidak diusul alokasi anggaran baru untuk dana talangan pembelian gabah petani dalam RAPBA 2011.

"Namun,dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) RAPBA 2011 usulan anggaran untuk dana talangan itu belum ada. Kita sedang evaluasi," katanya.

Disebutkan, total dana LUEP yang disalurkan Pemerintah Aceh kepada penerima sejak tahun 2003-2009 mencapai Rp33,4 miliar. Dari jumlah yang disalurkan itu, baru dikembalikan sekitar Rp20 miliar ditambah pengembalian denda Rp320 juta. Ini artinya, masih ada lagi tunggakan sekitar Rp13 miliar di tangan 31 penerimanya, dari total penerima 153 orang.

Upaya penagihan tunggakan dana dana LUEP itu, katanya, telah dilakukan. Selain itu, ada yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk penyelesaiannya. Sampai akhir Desember 2010, memang ada pengembalian sebesar Rp820,3 juta.

Menurut Salman, ide Gubernur Irwandi Yusuf menyediakan dana talangan untuk membeli gabah petani pada saat panen raya agar gabah yang terjual ke luar Aceh tidak terlalu banyak seperti terjadi dalam dua tahun terakhir sangatlah logis.

Tapi, berdasarkan pengalaman tujuh tahun lalu, program seperti ini macet. Penyebabnya, puluhan kilang padi menunggak pengembalian dana talangan ke kas daerah yang pernah mereka terima dengan bunga rendah. Ujung-ujungnya, program ini terhenti total sejak dua tahun lalu.